bantuan berupa sarana dan prasarana, barang, serta uang tunai kepada pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur |
Dalam kesempatan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri memberikan bantuan yang ditujukan untuk penyelenggaraan Trantibumlinmas sub-urusan bencana tahun 2024. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan di posko pengungsian yang telah dibuka untuk menampung warga yang terdampak bencana.
Komitmen Kemendagri
Saat mengunjungi Posko Bencana Kobasoma, Bima Arya menyatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud komitmen Kemendagri dalam memastikan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang memadai. Selain itu, Kemendagri juga berupaya menjaga perlindungan hak administrasi kependudukan (adminduk), akses pendidikan, dan layanan tempat pemungutan suara (TPS) bagi para pengungsi.
“Jika pengungsian memiliki TPS, kami akan memfasilitasi agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Untuk yang mandiri, kami akan menjemput dan mengantar mereka, dengan koordinasi antara Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur,” ujar Bima.
Pelayanan Adminduk dan Pemilihan Umum
Melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kemendagri juga memberikan kemudahan pelayanan adminduk kepada pengungsi. Ini termasuk akses data yang diperlukan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Bima menekankan pentingnya memastikan semua pengungsi dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.
“Ada sekitar 37 TPS yang terdampak erupsi, dan kami telah mendirikan 22 TPS di tempat pengungsian. Beberapa TPS juga akan ditempatkan di perbatasan untuk memfasilitasi pengungsi yang bersifat mandiri,” tambahnya.
Hunian Sementara dan Pendidikan
Pemerintah juga telah menyediakan hunian sementara bagi para pengungsi dan sedang merancang hunian tetap yang mempertimbangkan status kepemilikan lahan, yang harus disepakati bersama tokoh adat setempat. Bima menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak mengeluarkan siswa yang terdampak bencana dari sekolah.
“Ujian akan difasilitasi di lokasi yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga pendidikan tetap bisa berlangsung meskipun dalam situasi darurat,” ujar Bima.
Bantuan Tambahan dari Korpri
Selain bantuan yang disalurkan, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri juga memberikan bantuan senilai Rp100 juta, yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp60 juta dan barang-barang seperti peralatan dapur, peralatan makan, serta peralatan sekolah. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para pengungsi selama masa pemulihan.
Dengan berbagai langkah ini, Kemendagri berupaya untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi sambil memberikan dukungan dalam proses pemulihan pascabencana.
Asep
0 Komentar