Foto : Mathias Cormann & Presiden Prabowo Subianto |
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari laporan Sekjen OECD kepada Menteri Keuangan. Dalam laporan tersebut, OECD menyampaikan bahwa target perekonomian Indonesia hingga tahun 2025 berada dalam jalur yang positif secara fundamental.
“Disampaikan bahwa targetan perekonomian di tahun 2025 secara fundamental relatif bisa dicapai. Jadi ini sejalan dengan IMF dan World Bank,” ujar Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut, OECD juga memberikan sejumlah masukan strategis, termasuk rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Airlangga menegaskan bahwa beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pembahasan meliputi digitalisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta program unggulan pemerintah lainnya.
“OECD dapat memberikan benchmarking dari data-data negara yang tercakup di dalamnya. Kan ada 38 negara di sana,” tambahnya.
Selain membahas perkembangan ekonomi, Presiden Prabowo dan Sekjen Cormann juga mendiskusikan proses aksesi Indonesia ke OECD yang tengah berlangsung. Airlangga menyatakan, “Tentu kita akan melihat arahan Bapak Presiden selanjutnya mengenai jadwal tindakan dari Indonesia terkait target waktu dan hal lainnya.”
Dalam kesempatan terpisah, Sekjen OECD Mathias Cormann mengungkapkan sejumlah pencapaian Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, termasuk transformasi positif dalam perekonomian. Ia berharap aksesi Indonesia ke OECD dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif.
“Serta menuju Indonesia menjadi negara dengan perekonomian berpendapatan tinggi yang maju pada tahun 2045 sesuai dengan visi Indonesia 2045,” kata Cormann.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus berbenah dan memperkuat posisinya di kancah global, khususnya dalam hal ekonomi. Dengan dukungan dan masukan dari OECD, diharapkan Indonesia dapat mencapai target-target strategisnya dan mewujudkan visi jangka panjang sebagai negara berpendapatan tinggi.
Asep
Sumber : Setpres
0 Komentar