Proses Pendaftaran Permohonan PHP Kada di Mahkamah Konstitusi, Antusiasme Para Calon Kepala Daerah yang Mencari Keadilan Setelah Hasil Pemilihan Ditetapkan

Gedung Mahkamah Konstitusi

Jakarta –  Bpanbanten.com || Ruang pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin ramai menjelang pukul 24.00. Para tim kuasa hukum berdatangan dengan membawa tumpukan berkas, baik untuk perbaikan maupun penambahan dokumen. Meskipun kesibukan meningkat, jumlah perkara yang terdaftar hanya bertambah tiga dari total yang diumumkan pada Jumat dini hari, menandakan bahwa hampir seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara dan menetapkan hasil pemilihan pasangan calon.

Sampai dengan Sabtu (14/12/2024) pagi pukul 01.00 WIB, MK telah menerima sebanyak 283 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) untuk Pilkada Serentak Tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 136 permohonan diajukan secara daring melalui portal simpel.mkri.id, sementara 147 permohonan diajukan secara langsung di Gedung MK. Rincian permohonan meliputi 16 untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, 218 untuk Bupati, dan 49 untuk Wali Kota.

Malam semakin larut, namun kesibukan di Gedung MK tidak surut. Suasana di gedung tersebut berbeda dari hari-hari biasa. Para calon kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia hadir, didampingi oleh tim kuasa hukum mereka, untuk mengajukan permohonan PHP Kada. 

Kuasa hukum yang mewakili pasangan calon dengan tertib mengantre sambil menunggu giliran untuk dipanggil oleh petugas pendaftaran. Beberapa di antara mereka juga memanfaatkan waktu untuk berkonsultasi dengan petugas mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dilalui.

Pegawai MK yang bertugas tampak sibuk melayani para pencari keadilan. Dengan cekatan, para petugas memeriksa berkas dan alat bukti yang diajukan, mencatatnya dalam Sistem Informasi Pelayanan Perkara Elektronik (Simpel). Tim Informasi Teknologi MK juga selalu siap siaga, mengantisipasi segala kemungkinan masalah terkait program atau jaringan yang dapat menghambat proses pendaftaran.

Tingginya jumlah permohonan yang masuk menunjukkan antusiasme dan harapan para calon kepala daerah untuk mendapatkan keadilan dan memastikan suara mereka dihitung dengan tepat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan umum di Indonesia. 

Dengan berjalannya waktu, pengawasan dan transparansi dalam proses ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menguatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan yang ada.

Asep